Lo pelaku pasar, pasti akhir-akhir ini dag-dig-dug lihat harga minyak dunia yang terbang tinggi. Konflik di Timur Tengah memanas, Selat Hormuz terancam, dan harga minyak sempat menyentuh USD 100 per barel. Jauh banget dari asumsi APBN 2026 yang cuma USD 70 per barel .
Nah, ini yang bikin deg-degan: defisit APBN bisa jebol. Hitung-hitungan kasar, setiap kenaikan harga minyak USD 1 per barel bisa nambah defisit Rp 6,8 triliun . Belum lagi kalau rupiah ikut melemah. Bisa-bisa defisit yang tadinya ditarget 2,68% melesat di atas 3%, bahkan sampai 4% lebih di skenario terburuk .
Terus muncul isu: apakah batas defisit 3% itu bakal dilanggar? Pemerintah dan DPR serempak bilang “belum tahu” dan “kita jaga di bawah 3%”. Tapi di belakang layar, skenario darurat mulai disiapkan. Ini bukan sekadar soal patuh aturan, tapi taruhan kredibilitas di mata pasar dan investor.
Gue bakal breakdown situasinya, posisi DPR vs pemerintah, plus jurus jitu yang disiapkan biar APBN 2026 tetap sehat.
Tarik Ulur Defisit 3%: Antara Aturan dan Realita
Batas defisit 3% dari PDB itu diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara . Ini komitmen fiskal yang jadi acuan pasar. Investor global lihat ini sebagai sinyal bahwa Indonesia disiplin dan nggak sembarangan kelola utang.
Tapi realitanya, tekanan datang bertubi-tubi. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bahkan sudah membuat tiga skenario defisit: optimis 3,18%, moderat 3,53%, dan pesimis 4,06%—semuanya di atas 3% .
Nah, di sinilah tarik ulurnya. Di satu sisi, pemerintah pengin menjaga kepercayaan pasar. Di sisi lain, beban subsidi energi yang diperkirakan butuh tambahan Rp 126–130 triliun untuk menghindari kenaikan harga BBM, LPG, dan tarif listrik , itu angka yang nggak bisa diabaikan.
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, mengingatkan bahwa pelebaran defisit di atas 3% itu ada konsekuensinya: beban cicilan utang dan bunga makin tinggi, yang pada akhirnya menggerogoti kapasitas pembangunan . Ia juga menegaskan, opsi ini hanya bisa dilakukan kalau undang-undangnya diubah .
DPR Vs Pemerintah: Siapa yang Buka Suara?
Di tengah rumor yang berkembang, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah angkat bicara. Ia menegaskan bahwa pemerintah belum pernah menyampaikan rencana pelebaran defisit ke DPR. “Sepengetahuan saya di Badan Anggaran DPR, belum ada pembicaraan awal yang disampaikan pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan terhadap pelebaran defisit lebih dari 3% PDB,” ujarnya .
Said juga menekankan komitmennya untuk tetap patuh pada UU. “Sebagai Ketua Banggar, kami patuh terhadap Undang-Undang APBN dan Undang-Undang Keuangan Negara. Batas defisit kita 3% dari PDB, dan saya tidak pernah punya pikiran untuk melampaui batas itu,” tegasnya .
Sementara di pihak pemerintah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mengaku belum tahu-menahu soal wacana tersebut. “Saya belum tahu. Anda tahu dari bos Anda ya? Saya belum tahu, masih dipikirkan kali ya,” katanya singkat .
Tapi yang menarik, di balik pernyataan resmi yang kompak ini, skenario darurat tetap disiapkan. Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Prabowo Subianto meminta para menterinya untuk mengkaji strategi penghematan ala Pakistan: pemangkasan gaji pejabat, pembatasan perjalanan dinas, hingga penerapan work from home (WFH) bagi ASN untuk menghemat BBM .
Ini yang gue sebut “taruhan kredibilitas”. Di depan publik, semua kompak jaga batas defisit. Tapi di belakang layar, simulasi dan strategi darurat terus dimatangkan, termasuk opsi penerbitan Perppu jika situasi benar-benar memaksa .
Jurus Jitu agar APBN Tetap Sehat
Kalau defisit dijaga di bawah 3%, artinya ada beban yang harus dipangkas. Pemerintah nggak bisa diam saja. Beberapa jurus jitu mulai disiapkan.
1. Efisiensi Belanja Negara: Belajar dari Pakistan
Presiden Prabowo secara terang-terangan merujuk pada langkah penghematan yang dilakukan Pakistan. Beberapa opsi yang dikaji:
- Mengurangi hari kerja ASN atau menerapkan WFH untuk menghemat konsumsi BBM .
- Pemangkasan gaji anggota kabinet dan DPR, serta penghentian sementara kunjungan luar negeri yang tidak prioritas .
- Pemotongan penggunaan BBM hingga 50% dari total konsumsi pemerintah, serta pengurangan jumlah kendaraan dinas .
Langkah-langkah ini, meskipun terkesan simbolis, sebenarnya punya dampak besar: membangun kepercayaan publik. Christiantoko dari Next Indonesia Center menekankan, “Pemangkasan fasilitas pejabat, penegakan hukum terhadap korupsi, serta kebijakan yang tidak sewenang-wenang di lapangan akan memberi sinyal bahwa penghematan juga dimulai dari elite negara” .
2. Realokasi Anggaran Program Prioritas
Ini yang paling krusial. Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp 335 triliun menjadi sorotan. Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menghitung bahwa kalau program ini dimoratorium, ada Rp 297 triliun anggaran yang bisa dialihkan untuk menutup tambahan subsidi energi .
LPEM UI juga merekomendasikan hal serupa. Mereka menilai, di tengah ruang fiskal yang sempit, penyesuaian program prioritas menjadi keniscayaan. Apalagi, jika harga BBM naik, biaya logistik program MBG sendiri ikut membengkak, menciptakan siklus yang memberatkan APBN .
3. Subsidi Tepat Sasaran
Salah satu sumber kebocoran terbesar adalah subsidi energi yang dinikmati juga oleh kelompok mampu. Data Susenas Maret 2025 menunjukkan, subsidi LPG yang salah sasaran mencapai Rp 44,8 triliun, dan subsidi BBM Rp 88,7 triliun. Totalnya, Rp 133,5 triliun .
Jika angka sebesar ini bisa dialihkan ke bantuan langsung tunai (BLT) atau program perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran, APBN akan jauh lebih kokoh. Ini juga mengurangi tekanan untuk menaikkan harga BBM.
4. Optimalisasi Penerimaan dan Sumber Pendanaan Baru
Pemerintah juga punya opsi untuk menambah penerimaan. Christiantoko menyarankan adopsi skema Net Investment Returns Contribution (NIRC) ala Singapura untuk menciptakan sumber pendapatan tambahan yang stabil dari hasil investasi negara .
Selain itu, pendapatan dari sektor komoditas yang mendapat windfall akibat kenaikan harga juga bisa dioptimalkan. Kepatuhan pajak dari eksportir komoditas perlu ditingkatkan .
5. Diversifikasi Pembiayaan dan Jaga Likuiditas Pasar
Dari sisi pembiayaan, pemerintah terus menjaga minat investor terhadap Surat Berharga Negara (SBN). Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengklaim, rasio bid to cover dalam lelang SBN masih tinggi, di atas 2 kali untuk SUN dan 3,1 kali untuk SBSN . Ini menandakan kepercayaan investor domestik masih kuat.
Pemerintah juga telah menerbitkan obligasi di pasar global dalam mata uang offshore renminbi (CNH) dan euro dengan respons positif . Diversifikasi ini mengurangi tekanan suplai di pasar domestik.
Tiga Skenario dan Artinya bagi Investor
Buat lo investor, ini saatnya mencermati tiga kemungkinan skenario ke depan.
Skenario 1: Konflik Mereda, Harga Minyak Stabil
Kalau konflik di Timur Tengah cepat mereda dan harga minyak kembali ke kisaran USD 80-85 per barel, defisit masih bisa dijaga di bawah 3%. Pemerintah cukup mengandalkan efisiensi dan realokasi terbatas. Ini skenario paling ramah pasar.
Skenario 2: Konflik Berkepanjangan, Harga Minyak di USD 100-120
Di skenario ini, defisit berpotensi tembus 3,5% – 4% . Pemerintah kemungkinan akan mengaktifkan jurus-jurus efisiensi besar-besaran dan merealokasi anggaran prioritas. Jika perlu, opsi menaikkan harga BBM subsidi bisa diambil. Investor perlu mewaspadai potensi outflow asing dari pasar SBN.
Skenario 3: Perang Total, Harga Minyak Tembus USD 150 ke Atas
Ini skenario terburuk. Defisit bisa melebar hingga 5-6% . Pemerintah mungkin tak punya pilihan selain menerbitkan Perppu untuk melebarkan defisit dan mencari pendanaan darurat. Volatilitas pasar akan tinggi, dan investor harus siap dengan strategi defensif.
Tiga Kesalahan yang Harus Dihindari Investor
1. Panik dan Jual Aset SBN di Saat Yield Naik
Kenaikan yield itu wajar di tengah ketidakpastian. Tapi fundamental Indonesia masih relatif kuat dibanding negara peers . Investor yang panik jual justru bisa kehilangan potensi capital gain saat pasar kembali tenang.
2. Mengabaikan Sinyal dari Pemerintah
Pernyataan resmi Menteri Keuangan dan DPR penting, tapi yang lebih penting adalah sinyal dari kebijakan riil. Jika pemerintah mulai memangkas anggaran perjalanan dinas atau membahas ulang program MBG, itu sinyal bahwa situasi mulai serius. Jangan abaikan.
3. Lupa Diversifikasi
Geopolitik itu nggak bisa diprediksi. Investor yang hanya bergantung pada SBN atau aset domestik berisiko tinggi. Lakukan diversifikasi ke instrumen lain: emas, valas, atau aset luar negeri.
Tips Praktis buat Investor
1. Pantau Perkembangan Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi
Harga minyak, kebijakan The Fed, dan tensi di Timur Tengah sekarang jadi penentu utama. Jadikan itu bagian dari daily briefing lo.
2. Perhatikan Sentimen Pasar Domestik
Rasio bid to cover di lelang SBN, pergerakan yield, dan aliran modal asing adalah indikator real-time kepercayaan pasar. Manfaatkan data ini.
3. Siapkan Likuiditas
Di saat volatilitas tinggi, punya cash atau instrumen likuid itu penting. Bukan cuma untuk jaga-jaga, tapi juga untuk beli saat harga aset turun.
Kesimpulan: Taruhan Kredibilitas di Tengah Ketidakpastian
Batas defisit 3% mungkin bukan harga mati secara matematis, tapi secara politis dan psikologis, ini adalah komitmen yang sulit dilanggar. Pemerintah dan DPR sadar, sekali mereka terlihat lengah, kepercayaan pasar bisa luntur.
Makanya, di balik pernyataan resmi yang tenang, skenario darurat disiapkan mati-matian. Efisiensi, realokasi, subsidi tepat sasaran, dan diversifikasi pembiayaan adalah jurus-jurus yang akan dimainkan.
Bagi investor, ini saatnya jeli. Bukan cuma melihat angka defisit, tapi juga melihat respons kebijakan dan sinyal kredibilitas. Pemerintah yang mampu menjaga fiskal di tengah badai, akan keluar dengan reputasi yang justru lebih kuat di mata pasar.
Seperti kata Presiden Prabowo: “Kita berharap kita akan selalu menjaga bahwa defisit kita tidak tambah. Bahkan, cita-cita kita adalah kalau bisa tidak punya defisit” . Sebuah target ambisius, tapi setidaknya jadi kompas di tengah ketidakpastian.
Gimana, lo investor udah siap ambil posisi? Atau masih wait and see?